Selamat Datang di Website Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Peta Situs  Kontak    Mail    Login   
Minggu,   26 Oktober 2014
 
Wilayah Kelola Rakyat di Hutan Akan Diperluas

Ilustrasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama dengan 11 kementerian atau lembaga bersepakat untuk memperluas wilayah kelola rakyat terkait dengan pengelolaan kawasan hutan di Tanah Air dengan sering terjadinya konflik agraria.

Hal itu terdapat dalam lampiran ketiga yakni Resolusi Konflik pada Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama 12 Kementerian/Lembaga terkait dengan percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia. Nota itu sendiri diteken pada Maret lalu di Istana Negara.

"Potret sejarah kehutanan negara dan kenyataan pemanfaatanhutan di Indonesia selalu terkait dengan kondisi ketegangandan pertarungan klaim antara negara dan petani terutamatentang persoalan akses dan kontrol atas kawasan sumber daya hutan," demikian salah satu isi lampiran tersebut yang dikutip pada Rabu, (10/4/2013).

Lampiran kesepakatan itu juga menyatakan opsi pengelolaan hutan oleh masyarakat belum mampu menjadi jembatan bagi legalitas hak mereka atas sumber daya hutan. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal yakni regulasi yang rumit, pembagian lahan yang tak seimbang dengan usaha besar, lokasi yang berkonflik, dan pendampingan yang tak optimal.

Oleh karena itu, rencana aksi ke depan adalah memperluas wilayah kelola masyarakat dengan melakukan pemetaan wilayah terlebih dahulu. Perluasan tersebut, demikian lampiran kesepakatan itu, dimaksudkan agar model ekonomi agraria tidak hanya berbasis pada pengusahaa besar saja, melainkan juga untuk masyarakat.

Pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan spesifik  itu adalah Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertambangan. Di sisi lain, Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Pekerjaa Umum juga akan mengakomodir pemetaan lahan yang telah dikelola masyarakat dan memasukkan wilayah kelola itu dalam ruang kelola yang diurus pemerintah.

Sejumlah kasus agraria di Tanah Air menunjukkan bagaimana masyarakat sulit memperoleh akses atas sumber daya hutan karena hak pengelolaan diberikan kepada perusahaan skala besar. Di Riau, misalnya ada raksasa di sektor kertas yang konsesinya tumpang-tindih dengan permukiman warga. Sedangkan di Jambi, petani harus melawan perusahaan di bidang restorasi terkait dengan lahan yang ditinggali mereka selama ini masuk dalam konsesi perusahaan. Di sisi lain, KPK juga mendapatkan banyak aduan masyarakat tentang dugaan korupsi di sektor kehutanan.



:
  • Pemuliaan Murbei dan Bibit Ulat Sutera Alam, Upaya Pemenuhan Kebutuhan Sutera Alam Nasional
  • 3.000 Hektar Hutan Rakyat Direklamasi
  • 16 Ribu Hektare Hutan Jateng Masih Gundul
  • Pembalakan Hutan di Kalimantan Berkurang
  • Hutan Bakau Terancam Punah

    Sumber ( bisnis.com)

  •   >> Ke Indeks Berita 




    Polling
      Menurut Anda Populasi pohon di Kota Bandung
    Sangat Banyak
    Cukup Banyak
    Kurang Banyak
    Sedikit
    Sangat Kurang


    Peta Kawasan Hutan
    Pelayanan



     

    Copyright © Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat