Selamat Datang di Website Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat - Dirgahayu Republik Indonesia
Peta Situs  Kontak    Mail    Login   
Rabu,   1 Oktober 2014
 

Cari Artikel :

No Judul File
41
Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/GERHAN);

Oleh : H. Poerwoko Soebiato, Ir., M.Si.

 

Kerusakan hutan dan lahan dewasa ini semakin memprihatinkan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Beberapa sumber mengatakan bahwa luas kawasan hutan yang semula sekitar 200 juta ha ternyata kini hanya tinggal 90 jutaan saja dengan laju penyusutan hutan yang sangat tinggi, lebih dari 1 juta ha per tahun (Otto Sumarwoto, 2003). Sejak tahun 1996, laju kerusakan hutan meningkat hingga mencapai rata-rata 2 juta ha setiap tahunnya, itu berarti kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai sekira 4 (empat) kali luas lapangan bola setiap menitnya (FWI/GPC, 2001; Potret Keadaan Hutan Indonesia; Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.; Global Forest Watch).

Tanggal : 2008-02-29
E-mail : admin@dishut.jabarprov.go.id
Pilih File Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.doc
 (33  KB)
[download]
42
TINJAUAN TENTANG POLA TANAM

Hutan rakyat Indonesia keberadaannya mulai diperhitungkan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perluasan industri perkayuan. Dengan pasokan kayu dari hutan alam, maka pengembangan hutan rakyat menurun merupakan salah satu solusi yang perlu diperhatikan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan. Potensi hutan milik rakyat yang sudah berkembang dewasa ini, luasnya, sudah mencapai 1.265.000 hektar yang tersebar di 24 Propinsi dan diperkirakan seluas 500.000 ha terdapat di Jawa (Djajapertjunda,2003). Potensi tegakan tanaman kayu milik rakyat tersebut diperkirakan mencapai 43 juta m3, dengan riap sekitar 8,72 juta m3/tahun dengan jenis kayu sengon, jati, akasia, sonokeling, mahoni dan jenis tanaman buah-buahan.
Tanggal : 2008-02-29
E-mail : admin@dishut.jabarprov.go.id
Pilih File TINJAUAN TENTANG POLA TANAM.doc
 (46  KB)
[download]
43
PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI DI INDONESIA

Pengaruh deforestasi terhadap meningkatnya gas rumah kaca (GRK) di atmosfir sudah sejak lama diketahui namun baru pada COP-12 di Montreal tahun 2005 masuk dalam agenda pembahasan pada Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC). 

Isu ini baru mendapatkan perhatian serius dari masyarakat internasional setelah terbitnya hasil review yang dilakukan oleh Nicholas Stern (UK) tentang Ekonomi Perubahan Iklim (Stern Review : The Economics of Climate Change) yang mencatat bahwa deforestasi di negara berkembang menyumbang emisi CO2 sekitar 20 % dari emisi global, sementara carbon yang saat ini tersimpan di ekosistem hutan  (~ 4500 Gt CO2 lebih besar dari yang tersimpan di atmosfir (3000 Gt CO2).  Oleh karenanya diperlukan dukungan internasional untuk melindungi hutan yang masih ada.
Tanggal : 2007-11-02
E-mail : admin@dishut.jabarprov.go.id
Pilih File pengurangan emisi.pdf
 (5  KB)
[download]
44
Pemanasan Global, Kebangkrutan Pembangunan

Menjelang penyelenggaraan Conference of Parties (COP) ke-13 tentang Perubahan Iklim di Bali, Desember mendatang, persiapan-persiapan menyambut pertemuan tersebut sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Tidak begitu jelas agenda ke depan pertemuan tingkat tinggi bidang lingkungan hidup PBB ini. Namun yang pasti semua pihak seolah-olah "gerah" dan khawatir akan kondisi buruk yang akan menimpa kehidupan di bumi dalam 20 tahun mendatang akibat ancaman-ancaman pemanasan global, perubahan iklim, permukaan laut yang akan menenggelamkan sebagian daratan bumi, datangnya penyakit-penyakit mewabah baru akibat dampak perubahan musim dan lain-lain.

COP13 Perubahan Iklim PBB ini kemungkinan besar membahas persoalan-persoalan pasca berakhirnya protokol internasional, Protokol Kyoto (kesepaktan internasional yang mengatur hubungan negara-negara di belahan Utara dan Selatan dunia berkenaan pengaturan pembuangan gas rumah kaca atau emisi GRK), tentang perubahan iklim.
Tanggal : 2007-10-28
E-mail : admin@dishut.jabarprov.go.id
Pilih File Pemanasan global.pdf
 (60  KB)
[download]
45
Perjalanan Panjang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Indonesia

Pendahuluan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Keragaman masyarakat, kondisi geografis serta melalui proses panjang pengalaman empirik telah mendorong masyarakat membangun cara dan aturan (adat) yang khas khususnya dalam pengelolaan hutan. Hal tersebut juga menunjukkan hubungan yang khas antara masyarakat dan alam lingkungannya baik secara jasmani maupun rohani.
Keselarasan/harmoni hubungan manusia dan alam lingkungan menjadi kunci dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Secara tradisional hubungan tersebut meliputi multi aspek: sosial (termasuk religi), ekonomi dan ekologi. Hal tersebut tercermin dari cara dan aturan yang terbangun dalam pengelolaan hutan. Aspek sosial dan ekonomi lebih banyak diperlihatkan melalui struktur dan lembaga pengelolaan hutan, sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan dan hutan.

Tanggal : 2007-10-26
E-mail : admin@dishut.jabarprov.go.id
Pilih File ./data/sosialisasi/jamurTiram.flv

46
Data Luas Lahan Kritis Di Jawa Barat

Saat ini hutan Jawa Barat Rusak akibat penebangan dan penjarahan, debit air permukaan maupun air dalam tanah terus menurun disertai menurunnya kualitas air, juga kualitas tanah dan udara akibat pencemaran limbah industri maupun rumah tangga. 
Tanggal : 2007-10-24
E-mail : admin@dishut.jabarprov.go.id
Pilih File Data luas lahan kritis.pdf
 (76  KB)
[download]
47
Koperasi Pilar Perekonomian Masyarakat

.......

Sebagai contoh, diwilayah kabupaten Konawe Selatan telah didirikan sebuah lembaga bisnis milik masyarakat yang bernama Koperasi Hutan Jaya Lestari (KHJL). Koperasi ini didirikan pada tanggal 18 maret 2004, dengan badan hukum No. 518.15/DKK/18/III/2004. Inisiatif awal pendirian Koperasi ini adalah untuk menyambut program Social Forestry dengan wilayah kelola yang telah dicadangkan oleh Menteri Kehutanan RI, seluas 38.959 Ha, pada kawasan hutan produksi Kabupaten Konawe Selatan (sesuai surat Menteri Kehutanan No.S.405/Menhut-VII/2004, tanggal 5 Oktober 2004), namun hingga kini izin definitif dari Departemen Kehutanan belum turun, sehingga Koperasi hutan Jaya Lestari melakukan kegiatan pengelolaannya pada hutan milik masyarakat.

Tanggal : 2007-10-08
E-mail : admin@dishut.jabarprov.go.id
Pilih File Koperasi Pilar Perekonomian Masyarakat.pdf
 (61  KB)
[download]

Tanggal : Jum'at, 4 Januari 2008
E-mail :
Pilih File ./data/sosialisasi/jamurTiram.flv

<<Pertama <<Sebelumnya 1 2 3 4 5




Polling
  Menurut Anda Populasi pohon di Kota Bandung
Sangat Banyak
Cukup Banyak
Kurang Banyak
Sedikit
Sangat Kurang


Peta Kawasan Hutan
Pelayanan



 

Copyright © Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat