Selamat Datang di Website Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Peta Situs  Kontak    Mail    Login   
Senin,   21 April 2014
 
 Selayang Pandang
 Rencana Strategis
 Visi Misi
 Sejarah
 Tupoksi
 Struktur Organisasi
 Program Kerja

SEJARAH


Keadaan Hutan di Jawa

            Menurut catatan statisik tahun 2000, luas daratan di Pulau Jawa adalah 14.219.000 Ha. Luas hutan Negara yang terdapat di Jawa meliputi luas 3.025.992,73 Ha atau kurang lebih 21,3 % dari luas daratannya yang di bagi atas luas hutan di Jawa Barat sebanyak 20,9 % disbanding luas daratannta, di Jawa Tengah 15,21 % dan di Jawa Timur 28,5 %, atau rata-rata di seluruh Jawa tidak termasuk DKI Jaya dan DI Yogyakarta adalah 21,27 % (Tabel 2.1). Menurut laporan-laporan tahun 2000, berbagai pihak menyatakan bahwa luas dan kualitas hutan di Jawa, termasuk hutan konservasi telah berkurang, karena maraknya perambahan hutan dan pencurian kayu. Para ahli menyatakan bahwa persentase hutan yang terdapat di Pulau Jawa telah sudah sangat berkurang dari 15 %. Menurut laporan Departemen Kehutanan tahun 2001, luas hutan di Jawa Barat hanya tertinggal 19 %.

 

Tabel 2.1. Daftar Penyebaran hutan di Jawa

No

Provinsi

 

 

 

 

 

Wilayah

Hutan

Lindung

Suaka

Alama

Produksi

Tetap

Total

1

Jawa Barat

4.630

322

260

386

968

2

DKI Jaya

59

0

0

1

1

3

Jawa Tengah

4.421

75

2

597

674

4

DI Yogyakarta

317

2

0

16

18

5

Jawa Timur

4.792

334

158

872

1.364

 

Jumlah

14.219

773

420

2.292

3.025

           

            Hutan Negara di Pulau Jawa terdiri dari 773.000 Ha berupa Hutan Lindung, atau 5,43 % dari seluruh luas daratan, Hutan Suaka Alam seluas 420.000 Ha atau 2,95 % dan hutan produksi seluas 2.292.000 Ha atau 2,95 % dan Hutan Produksi seluas Produksi di Pulau Jawa, terdiri dari  612.605 Ha Hutan Jati, 1.077.060 Ha Hutan Pinus, 130.018 Ha Hutan Agathis, 36.297 Ha Hutan Sonokeling dan 12.690 Ha Hutan Rasamala. Disamping itu, masih terdapat hutan-hutan rimba lainnya dalam jumlah yang tidak berarti.

 

PENGELOLAAN HUTAN NEGARA

            Jawatan Kehutanan didirikan pada tahun 1865 dengan tujuan untuk mengurus hutan negara yang berasal dari hutan yang dikelola oleh Kompeni. Jawatan Kehutanan telah berhasil membuat hutan-hutan di Jawa, terutama hutan Jati menjadi usaha kehutanan yang menguntungkan. Pengelolaan hutan produksi, terutama yang terdiri dari hutan jati di Jawa terus diintesifkan. Hutan-hutan jati yang telah ditata dan dapat diproduksi secara menguntungkan dijadikan kesatuan pengusahaan hutan dalam kesatuan-kesatuan pemangkuan hutan yang disebut Houtvesterij atau unit pengusahaan hutan intensif. Hutan-hutan rimba yang tidak dapat dikelola dalam suatu bentuk perusahaan, antara lain hutan-hutan rimba di Jawa Barat dan Jawa Timur yang umumnya tidak bertumbuhan kayu jati diurus oleh Inspektorat-Kehutanan yang membawahi Daerah Hutan yang disebut Bosdistrict yang diartikan sebagai kawasan hutan yang belum ditata dan tidak dikelola secara intensif. Karena pengelolaan hutan jati yang cukup baik dan menguntungkan, Pemerintah Hindia  Belanda ingin menjadikan Jawatan Kehutanan yang mengelola hutan jati menjadi perusahaan negara. Rencana tersebut dilaksanakan pada tahun 1926 dengan jalan menyerahkan pengelolaan hutan jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur kepada Perusahaan Jati (Jatibedriff), sedang hutan-hutan rimba yang tidak menguntungkan seperti di Jawa Barat tidak diikutsertakan dan tetap diurus oleh Dinas Pengelolaan Hutan Rimba yang merupakan bagian organisasi dari Jawatan Kehutanan Pengelolaan hutan di Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh Jati Bedriff  ternyata gagal dan pada tahun 1831 pengelolaan hutan dikembalikan kepada Jawatan Kehutanan.

            Ketika Indonesia dikelola oleh Belantera Jepang mulai tahun 1942, unit-unit pengelolaan hutan, baik Housvesterij maupun Bodistrict tidak lagi dibedakan, semuanya disamakan menjadi Daerah Hutan (Eirin Sho). Tugas yang diberikan pada daerah-daerah hutan tersebut pada umumnya sama, yaitu mengadakan kayu yang dibutuhkan oleh belantara Jepang dalam peperangan. Kayu yang diperlukan berupa kayu gelondongan besar untuk pembuatan kapal, kayu konstruksi dan dan kayu bulat kecil (pallen) baik jati maupun rimba seperti rasamala yang dihasilkan oleh tanaman muda dan penjarangan di Jawa. Disamping itu Jepang juga memerlukan kayu sebagai pohpor senapan, bahan pembuat tong kayu, arang mingkin sebagai komponen amunisi dan lain-lain. Penebangan yang diperintahkan oleh Belantera Jepang tidak lagi menurut aturan yang ditetapkan oleh perencanaan hutan. Pada dasarnya, dimana ada kayu untuk mencapai target, meskipun tidak termasuk dalam rencana penebangan tahunan boleh ditebang. Cara ini telah menyebabkan timbulnya tanah-tanah kosong dihutan-hutan negara, sedang penanamanya praktis tidak dilaksanakan seperti rencana yang sudah diatur, karena penebangannya memilih kawasan secara acak.

            Ketika Indonesia merdeka, Pengurusan Hutan di Pulau Jawa dibagi ke dalam tiga Inspektorat Kehutanan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Kehutanan, sedang di daerah-daerah, Eirin Sho yang dibentuk Jepang dijadikan Dareah Hutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah Hutan. Ketika negara federal dibentuk oleh Belanda setelah Agresi Pertama (1948), Inspektorat Kehutanan di Jawa Barat dijadikan Jawatan Kehutanan Negara Pasundan, sebagian hutan di Jawa Tengah dikelola oleh Jawatan Kehutanan Republik Indonesia, dan Jawa Timur dikelola oleh Jawatab Kehutanan Negara bagian Jawa Timur. Baru ketika Indonesia menjadi negara kesatuan kembali pada tahun 1950, maka kedudukan jawatan-jawatan Kehutanan Negara-negara bagian disatukan kembali menjadi Jawatan Kehutanan Republik Indonesia. Pembagian wilayah tetap dilaksanakan dalam bentuk kesatuan-kesatuan pemangkuan hutan daeah yang dipimpin oleh Kepala-kepala Daerah Hutan, sedang untuk tingkat Propinsi dipimpin oleh Inspektur Kehutanan Propinsi. Sistem ini berlangsung sampai dengan terjadinya penyerahan sebagian kewenangan kepada propinsi-propinsi yang diatur dengan PP No. 64 tahun 1957.

 

Otonomi Daerah Tahun 1957

            Setelah Indonesia menjadi negara kesatuan kembali pada tahun 1950, yang diikuti dengan kebangkitan partai-partai politik yang berkiprah dalam berbagai kegiatan legislatif dan eksekutif, dan bangkitnya unsur-unsur daerah yang menghendaki keikutsertaan yang lebih banyak dalam mengelola negara, diantaranya timbulnya tuntunan agar sebagian dari wewenang Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Tuntunan ini dikabulkan oleh Pemerintah Pusat dengan menerbitkan PP No. 64 tahun 1957 yang antara lain mengatur penyerahan sebagian wewenang pengelolaan hutan dari Jawatan Kehutanan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan, kecuali di kawasan bekas Negara Indonesia Timur yang pelimpahannya diberikan kepada para Bupati Kepala daerah Kabupaten yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, para Gubernur Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah tersebut dibantu oleh kepala-kepala Dinas Kehutanan Provinsi atau Kabupaten yang bersangkutan. Diprovinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, masing-masing dipimpin oleh Kepala-kepala Dinas Kehutanan yang secara organisatoris dan operasional bertanggung jawab kepada masing-masing Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan, sedang secara tekhnis tetap mengikuti ketetapan dari Pemerintah Pusat.

 

Pembentukan PERUM PERHUTANI

            Ketika Pemerintah menyiapkan pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana tahap pertama pada tahun 1960, maka hutan-hutan di Jawa diharapkan akan menjadi salah satu penghasil pendapatan negara yang cukup handal. Untuk itu, pemerintah, pada tahun 1961, telah merubah status Dinas-dinas Kehutana yang mengurus hutan jati di proponsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi PERUM PERHUTANI, masing-masing menjadi Unit I dan Unit II. Kawasan dan fungsi perusahaan tersebut sepenuhnya merupakan penjelmaan dari Dinas-dinas Kehutanan sebelumnya, sehingga hampir urusan kehutanan di kedua propinsi tersebut diurus oleh PERUM PERHUTANI. Dinas Kehutanan Jawa Barat pada waktu itu tidak dijadikan bagian dari PERUM PERHUTANI, karena dipandang dari segi keuangan, pengusahaan hutan di Jawa Barat tidak dapat berdiri sendiri. Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Jawa Barat selalu di subsidi oleh Pemerintah Daerah dan oleh Jawatan Kehutanan. Secara teknis, Dinas Kehutanan Jawa Barat tetap menginduk kepada Jawatan Kehutanan di dalam lingkungan Departemen Pertanian yang berpusat di Jakarta, secara organisatoris dan operasionil, Dinas Kehutanan tersebut berada di bawah pimpinan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat sesuai dengan ketetapan yang tertera dalam PP 64 Tahun 1957. Ketika Departemen Kehutanan dibentuk pada tahun 1964, sebagian besar dari wewenang perusahaan hutan masih tetap berada di tangan Gubernur Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan, kecuali kawasan yang pengurusannya telah diserahkan kepada perusahaan negara.

 

Pembentukan Direktorat Jenderal Kehutanan

            Pada tahun 1966, ketika Indonesia mengadakan upaya stabilitasi ekonomi dan keamanan setelah peristiwa G 30 S, Departemen Kehutanan yang dibentuk pada tahun 1964 telah dijadikan Direktorat Jenderal Kehutanan di bawah naungan Departemen Pertanian. Salah satu ptogram yang mendesak pada waktu itu adalah meneruskan cita-cita para ahli Kehutanan untuk menerbitkan Undang-undang Pokok tentang Kehutanan dan upaya peningkatan pemanfaatan hutan agar supaya lebih bermakna bagi pembangunana Indonesia. Usaha ini berhasil dilaksanakan, sehingga pada tahun 1967 Undang-undang Pokok tentang Kehutanan No. 5 Tahun 1967 dapat diundangkan. Dengan keluarnya Undang-undang tersebut, maka keberadaan PP 64 tahun 57 menjadi tidak sesuai lagi, karena itu wewenang dibidang pengurusan Kehutanan yang sudah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten telah ditarik kembali, sehingga wewenang pengurusan hutan sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kehutanan. Salah satu tugas yang diberikan oleh Kabinet kepada Direktorat Jenderal Kehutanan adalah upaya melaksanakan pemanfaatan hutan yang pada waktu itu praktis belum terjamah. Sedang tugas dan kewajiban Direktorat Jenderal Kehutanan di Pulau Jawa selain memperbaiki peran PERHUTANI, adalah meningkatkan penghutanan tanah-tanah kosong yang sudah lama tidak produkif. Mengusahakan cukupnya pemenuhan kayu untuk masyrakat di Pulau Jawa. Setelah melalui berbagai usaha, pada tahun 1978, Dinas Kehutanan di Jawa Barat dimasukkan kedalam pengelolaan PERUM PERHUTANI dan dibentuk Unit III Jawa Barat. Sama seperti ketika membentuk Unit I dan Unit II, kawasan hutan yang diserahkan kepada Unit III Jawa Barat adalah selurih kawasan hutan termasuk Hutan Lindung, kecuali Hutan Suaka Alam dan Suaka Margasatwa yang dikelola langsung oleh Departemen Kehutanan.

 

Pembentukan Departemen Kehutanan Kedua Kalinya

            Berhubung dengan kinerja Direktorat Jenderal Kehutanan yang cukup baik dalam membantu perkembangan ekonomi nasional, maka pada tahun 1984, Pemerintah telah meningkatkan kedudukan Direktorat Jenderal Kehutanan menjadi Departemen Kehutanan kembali. Pemerintah telah memperluas wewenang Departemen Kehutanan menjadi sektor yang membawahi urusan kehutanan dan konservasi sumber daya alam. Dalam melaksanakan wewenangannya di propinsi-propinsi termasuk di Pulau Jawa, Departemen Kehutanan telah membentuk Kantor Perwakilan Departemen Kehutanan yang berfungsi untuk mewakili Departemen Kehutanan dalam mengurus urusan kehutanan di Propinsi yang bersangkutan. Ketetapan pengelolaan hutan negara di Jawa oleh PERUM PERHUTANI yang berpusat di Jakarta dikukuhkan dalam PP No. 53 / 1992,sedang pengelolaan Hutan Suaka Alam dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Departemen Kehutanan yang membawahi UPT ( Unit Pelaksanaan Teknis ) Balai-balai Sumber Daya Alam. Selanjutnya dalam meningkatkan intensitas pengurusan konservasi alam dab hutan diluar hutan negara mulai tahun 1998 ditetapkan PP No. 62 / 1998 yang mengatur urusan Kehutanan dan Konservasi tanah di Kabupaten-kabupaten.

 

Otonomi Daerah Setelah Jaman Reformasi

            Setelah Indonesia memasuki Jaman Reformasi dan melaksanakan Otanomi Daerah, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 22 / 1998 , No. 25 / 1998 dan PP 25 / 1999, yang pada dasarnya, Pemerintah Pusat di Jakarta termasuk Departemen Kehutanan berkewajiban untuk kedua kalinya menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian wewenang tertentu dalam pelaksanaan pengurusan hutan yang semula dilaksanakan secara sentralis oleh Departemen Kehutanan telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Kewajiban Departemen Kehutanan yang masih harus dilaksanakan secara terpusat, diantaranya adalah tugas melaksanakan perencanaan kehutanan. Namun karena kelengkapan pengaturan cara penyerahan wewenang  tesebut masih belum tuntas, maka pelaksanaannya di daerah-daerah masih simpang siur. Beberapa Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan peraturan-peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengatur urusan Kehutanan sendiri-sendiri yang bertujuan dalam beberapa hal, satu sama lain kadang-kadang belum sinkron. Di Jawa Barat, Pemerintah Daerah Propinsi telah membentuk Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat dengan menerbitkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Di Jawa Barat, sedang dikabupaten dibentuk Dinas-dinas Kehutanan dan Perkebunan yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Disamping itu, Pemerintah daerah Jawa Barat telah menerbitkan Perda No. 19 dan Perda No. 20 Tahun 2001 yang isinya mengatur masalah pengelolaan hutan di Jawa Barat oleh Dinas Kehutanan dan mengatur sistem pemungutan retribusi hasil hutan, dan pada Tahun 2003 kedua Perda tersebut direvisi kembali.

            Di samping itu, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat yang memandang penebangan hutan di Jawa Barat sudah melewati batas kemampuan hutannya. Terutama penebangan di kawasan-kawasan yang berfungsi lindung, yang menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya keseimbangan tata air. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Proponsi Jawa Barat telah menghentikan penebangan hutan di hutan-hutan negara di Jawa Barat dengan menetapkan JEDA BALAK yang artinya penghentian penebangan penebangan kayu di Jawa Barat untuk jangka waktu tiga tahun. Banyak pihak yang menyangsikan apakah, peraturan Jeda Balak tersebut akan efektif, mengingat di Jawa Barat pada saat ini sangat kekurangan kayu.

            Pengelolaan hutan-hutan di Pulau Jawa pada waktu ini adalah (i) PERUM PERHUTANI yang mengelola Hutan Negara yang berfungsi Hutan Produksi dan Hutan Lindung, (ii) Balai-balai Perlindungan Alam dan Suaka Alam yang merupakan organisasi vertikal dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam di Departemen Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten sampai dengan pertengahan Tahun 2002 nampaknya belum dapat ditetapkan secara tuntas.

 

Luas Hutan Menurun

            Secara umum para ahli kehutanan di dalam negeri dan di luar negeri menganggap bahwa kondisi kehutanan di Indonesia, termasuk di Jawa pada akhir-akhir tahun 2001 yang cukup serius. Luas hutan telah menurun secara drastis, dan ancaman keruakkan tidak berkurang sebagai akibat penebangan yang tidak terkendali termasuk penebangan  tanpa ijin, perambahan, penanaman hutan yang tidak berjalan dan lain-lain yang secara keseluruhan disinyalir merupakan ancaman terhadap kelestarian hutan.

            Menurut para ahli, timbulnya kejadian-kejadian tersebut tidak dapat dipisahkan dari kejadian-kejadian yang  terjadi dikawasan Indonesia lainnya. Disebut-senut bahwa kejadian tersebut telah timbul karena (i) menurunnya kesadaran hukum kesadaran masyarakat, (ii) adanya kesimpangsiuran dan tumpang tindih peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang mengatur sistem pengurusan hutan, (iii) kurangnya pasokan bahan baku industri kayu hulu, (vi) belum tuntasnya pengaturan pelaksanaan Otonomi Daerah.

            Para ahli banyak yang mengemukakan pendapat bahwa keadaan tersebut terjadi karena :

 

  1. Pengelolaan hutan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, termasuk pengawasannya karena masih ada peraturan-peraturan yang tumpang tindih yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  2. Kebutuhan kayu yang tidak dapat dipenuhi, sedang kebutuhan terus meningkat. Kekurangan bahan baku industri kayu yang sangat besar yang telah mendorong timbulnya penebangan hutan tanpa ijin melalui perambahan hutan termasuk Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam.
  3. Kesulitan ekonomi yang dialami oleh beberapa unsur masyarakat yang mencari jalan pintas untuk mendapatkan tambahan pendapatan melalui perambahan hutan, penebangan liar, penyelundupan kayu ke luar negeri dan lain-lain.
  4. Kondisi peralihan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang di bidang Kehutanan yang ternyata belum disiapkan secara menyeluruh.

Ancaman terhadap keberadaan dan keselamatan Hutan Negara, baik Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi terus meningkat. Menurut laporan-laporan resmi, sampai dengan tahun 2001 tanah-tanah kosong di hutan negara yang pada waktu ini sudah mencapai jumlah lebih dari 300.00 Ha, diantaranya 120.000 Ha terdapat di Jawa Barat, sedang hutan negara yang dikelola oleh UPT Balai-balai Sumber Daya Alam yang berada di bawah DEPHUT, paling sedikit sudah terdapat 70.000 Ha hutan yang dirambah dan menjadi tanah kosong. Diantara kawasan hutan yang dirambah ada yang telah berubah menjadi kawasan pemukiman, pertanian dan lain-lain. Karena itu, upaya-upaya penghutanan kembali, terutama di kawasan-kawasan yang telah diduduki masyarakat tidak dapat menjadi lancar.

      Masyarakat mulai mengkhawtirkan akan terganggunya kondisi tata air yang dapat menjamin ketersediaan air secara cukup, merata dan berkesinambungan. Kesadaran masyarakat telah meningkat yang mengharapkan dan merasa perlu adanya peningkatan perlindungan terhadap bahaya banjir, erosi, abrasi dan bahaya-bahaya lain yang mengancam. Menurut data hasil penelitin Puslitbang Pengairan Departemen Pengerjaan Umum, pada tahun 2000 diperkirakan Indonesia juag menghadapi defisit ketersediaan air dibandingkan dengan kebutuhannya, terutama dibulan-bulan kering. Secara khusus, kemungkinan kekurangan air tersebut dikaitkan dengan peranan kawasan-kawasan hutan yang berfungsi konservasi belum berfungsi sepenuhnya. Kondisi kurangnya peran hutan terkait dengan luas hutan yang tersedia. Masyarakat sudah menyadari dan mendambakan terciptanya lingkungan yang nyaman dan aman.

            Menurunnya kondisi hutan, baik jumlah maupun kualitasnya di Pulau Jawa terbukti sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat,baik dalam memenuhi kebutuhan kayu yang terus meningkat, maupun kebutuhan akan hutan konservasi. Di beberapa daerah sudah timbul gerakan-gerakan masyarakat yang mengadakan evaluasi mengenai kondisi hutan dan perannya. Masyarakat mengharapkan agar hutan-hutan yang kosong tersebut dapat segera ditanami. Disamping itu, karena beberapa kawasan bekas perkebunan yang HGU nya berakhir atau perkebunan yang terlantar diharapkan agar dapat difugsikan kembali. Tanah-tanah masyarakat yang kosong yang tidak dapat dijadikan lahan pertanian permanen juga diharapkan akan dapat direhabilitasi dengan tanaman kayu. Dengan demikian, maka makun banyak hutan yang dapat direhabilitasi dan makin banyak hutan yang ditanam dilahan masyarakat, maka diharapkan kebutuhan akan kayu akan lebih banyak di sediakan sendiri di Pulau Jawa, sedang manfaat konservasi akan dapat di tingkatkan.

Edit Terakhir : 24-09-2007 10:46:37
 




Polling
  Untuk mendorong peningkatan kesadaran masayarakat dalam menanam pohon, maka yang paling perlu dilakukan adalah
Sosiasliasi
Memberikan bantuan bibit gratis
Memberikan sanksi bagi rumah-rumah yang tidak ada pohonnya
Membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang kewajiban menanam pohon


Peta Kawasan Hutan
Pelayanan



 

Copyright © Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat